Ki Hajar Dewantara, sesepuh bangsa yang sangat peduli terhadap masalah pendidikan, pada Kongres Permufakatan Persatuan Pergerakan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) tanggal 31 Agustus 1928 di Surabaya menyatakan bahwa :
kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota dari rakyat. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah. Sebaliknya rakyat yang sudah kuat, akan pandai melakukan segala usaha yang perlu atau berguna untuk kemakmuran negeri. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan : mendidik anak itulah mendidik rakyat. Dan pengajaran nasional adalah pengajaran yang selaras dengan penghidupan bangsa (maatschappelijk) dan kehidupan bangsa (cultureel).
Sejalan dengan pesan sesepuh tersebut ada baiknya dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2005 kita merenung kemudian melihat apa saja yang sedang terjadi di sekitar kita. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini sangat berbeda dibandingkan dengan suasana pada beberapa kali peringatan di tahun-tahun sebelumnya.
Kita ketahui bahwa bangsa ini mulai bangkit pada saat masyarakat dan bangsa ini masih sangat tradisional, sangat rural, agraris, mempunyai penduduk usia muda, berada dalam suasana penjajahan Belanda, dan kemudian Jepang, penduduknya mempunyai ciriciri sosial ekonomi, yaitu latar belakang pendidikan dan tingkat pendapatan sangat rendah, dan biasa mengikuti segala “tauladan” dari orang tua atau pemimpinnya.
Dewasa ini bangsa kita telah lebih 50 tahun merdeka, relatif modern, makin bersifat urban, penduduknya berusia makin dewasa, sebagian besar penduduknya menamatkan pendidikan SD dan sebagian lagi SMP sampai perguruan tinggi, demokratis, dalam arti tidak selalu mengekor pada atasan atau pemimpinnya, serta mempunyai pemerintahan yang otonomis sampai ke tingkat kabupaten - kota.
Persiapan Hari Kebangkitan Nasional seakan sudah dipersiapkan sebulan sebelumnya, pemerintah bersama Bank Dunia dan berbagai lembaga lainnya, menyelenggarakan pertemuan akbar secara nasional untuk merancang upaya penanggulangan kemiskinan.Pertemuan tersebut seakan-akan merupakan wujud dari anjuran untuk membangun dari bawah, atau dari bagian yang terlemah dalam masyarakat Indonesia yang makin modern dewasa ini. Karena itu kita sepakat pada tujuan yang ingin dicapai bahwa pertemuan itu merupakan upaya membangun kesepakatan dan kesepahaman dalam memilih berbagai alternatif untuk menanggulangi kemiskinan.
Dalam suasana Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita juga sangat berharap bahwa penyelesaian masalah kemiskinan akan memberi kesempatan setiap penduduk untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan mengantar bangsa Indonesia bangkit kembali menjadi bangsa yang besar, jaya dan bermartabat. Seperti disadari oleh para pembicara dalam pertemuan tersebut, antara lain oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Dr. Sri Mulyani Indrawati, kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat pelik.
Dewasa ini bangsa kita telah lebih 50 tahun merdeka, relatif modern, makin bersifat urban, penduduknya berusia makin dewasa, sebagian besar penduduknya menamatkan pendidikan SD dan sebagian lagi SMP sampai perguruan tinggi, demokratis, dalam arti tidak selalu mengekor pada atasan atau pemimpinnya, serta mempunyai pemerintahan yang otonomis sampai ke tingkat kabupaten - kota.
Persiapan Hari Kebangkitan Nasional seakan sudah dipersiapkan sebulan sebelumnya, pemerintah bersama Bank Dunia dan berbagai lembaga lainnya, menyelenggarakan pertemuan akbar secara nasional untuk merancang upaya penanggulangan kemiskinan.Pertemuan tersebut seakan-akan merupakan wujud dari anjuran untuk membangun dari bawah, atau dari bagian yang terlemah dalam masyarakat Indonesia yang makin modern dewasa ini. Karena itu kita sepakat pada tujuan yang ingin dicapai bahwa pertemuan itu merupakan upaya membangun kesepakatan dan kesepahaman dalam memilih berbagai alternatif untuk menanggulangi kemiskinan.
Dalam suasana Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita juga sangat berharap bahwa penyelesaian masalah kemiskinan akan memberi kesempatan setiap penduduk untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan mengantar bangsa Indonesia bangkit kembali menjadi bangsa yang besar, jaya dan bermartabat. Seperti disadari oleh para pembicara dalam pertemuan tersebut, antara lain oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Dr. Sri Mulyani Indrawati, kemiskinan merupakan suatu masalah yang sangat pelik.
Kemiskinan tidak saja dirasakan karena seseorang tidak mempunyai pendapatan yang memadai, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Dalam pengertian lebih global kemiskinan juga mempunyai konotasi ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi hak-hak sebagai makluk sosial yang bermartabat.Karena alasan itu, pemerintah, sebagai kelanjutan dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan sebelumnya, ingin lebih menekankan penanggulangan kemiskinan di masa mendatang sebagai pendekatan pemenuhan hak-hak dasar (right-based approach).
Pendekatan hak-hak dasar tersebut sejalan dengan gerakan global yang banyak ditujukan untuk pemberdayaan manusia (human development), yang kemudian diiringi dengan upaya penghargaan yang tinggi
atas hak-hak azasi manusia (human right).Pendekatan hak-hak dasar ini juga selanjutnya menjadi kesepakatan PBB pada akhir tahun 2000 dengan ditempatkannya upaya pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam sasaran Millenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Sasaran, target-target utama dan indikator keberhasilannya bisa menjadi pedoman pembangunan yang berkelanjutan. Kesepakatan tersebut mensyaratkan dicapainya berbagai target dari delapan sasaran utama seiring dengan kerjasama internasional yang kuat. Tetapi tersirat secara gamblang diperlukannya kerjasama tingkat nasional berupa kebersamaan dan komitmen yang kuat dari semua stakeholders, pemerintah, swasta dan masyarakat, utamanya partisipasi yang tinggi dan tidak dapat diwakilkan dari semua keluarga dan penduduk yang kurang beruntung. Lebih dari itu diperlukan pengembangan suasana yang kondusif agar berbagai instansi dan lembaga pemerintah sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya, tidak saja dalam memberikan penghargaan pada hak-hak dasar masyarakat, keluarga dan penduduk kurang beruntung, tetapi lebih dari itu bisa memberikan ruang gerak untuk pengembangan partisipasi.
Kesempatan dan dukungan untuk partisipasi ini harus menumbuhkan komitmen dan motivasi setiap unsur pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya, untuk berusaha mengembangkan kebijaksanaan dan mendorong dikembangkannya upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut. Pemenuhan hak-hak tersebut sekaligus merupakan partisipasi yang demokratis dari seluruh penduduk untuk maju bersama menyongsong
masa depan bangsa yang sejahtera, adil, jaya dan bermartabat. Dalam konperensi tersebut Pemerintah menjanjikan empat tujuan pokok dalam menawarkan strategi penanggulangan kemiskinan. Secara ringkas keempat tujuan itu adalah, pertama, mempertegas komitmen. Kedua, membangun konsensus. Ketiga, mendukung pencapaian tujuan MDGs. Dan keempat, menyelaraskan usaha dari segala unsur dalam program dan kegiatan yang besar dan kompleks tersebut. Keempat tujuan yang ditawarkan atau direncanakan pemerintah itu akan diwujudkan melalui keterpaduan empat rencana besar, yaitu Rencana Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro, Rencana Aksi
Pemenuhan Hak Dasar, Rencana Aksi Perwujudan dan Kesetaraan Gender, dan Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Wilayah dengan titik sentral pedesaan, perkotaan, kawasan pesisir, dan daerah tertinggal.Pemerintah Jawa Timur, salah satu contoh yang diketengahkan, selama ini mengembangkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan TRIBINA atau TRIDAYA dengan titik sentral manusia. Pendekatan ini secara strategis menjabarkan keterpaduan empat tujuan pokok tersebut dengan jelas. Penjabaran yang utama, sesuai dengan pendekatan TRIBINA atau TRIDAYA adalah memperkuat sumber daya manusia
atas hak-hak azasi manusia (human right).Pendekatan hak-hak dasar ini juga selanjutnya menjadi kesepakatan PBB pada akhir tahun 2000 dengan ditempatkannya upaya pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam sasaran Millenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Sasaran, target-target utama dan indikator keberhasilannya bisa menjadi pedoman pembangunan yang berkelanjutan. Kesepakatan tersebut mensyaratkan dicapainya berbagai target dari delapan sasaran utama seiring dengan kerjasama internasional yang kuat. Tetapi tersirat secara gamblang diperlukannya kerjasama tingkat nasional berupa kebersamaan dan komitmen yang kuat dari semua stakeholders, pemerintah, swasta dan masyarakat, utamanya partisipasi yang tinggi dan tidak dapat diwakilkan dari semua keluarga dan penduduk yang kurang beruntung. Lebih dari itu diperlukan pengembangan suasana yang kondusif agar berbagai instansi dan lembaga pemerintah sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya, tidak saja dalam memberikan penghargaan pada hak-hak dasar masyarakat, keluarga dan penduduk kurang beruntung, tetapi lebih dari itu bisa memberikan ruang gerak untuk pengembangan partisipasi.
Kesempatan dan dukungan untuk partisipasi ini harus menumbuhkan komitmen dan motivasi setiap unsur pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya, untuk berusaha mengembangkan kebijaksanaan dan mendorong dikembangkannya upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut. Pemenuhan hak-hak tersebut sekaligus merupakan partisipasi yang demokratis dari seluruh penduduk untuk maju bersama menyongsong
masa depan bangsa yang sejahtera, adil, jaya dan bermartabat. Dalam konperensi tersebut Pemerintah menjanjikan empat tujuan pokok dalam menawarkan strategi penanggulangan kemiskinan. Secara ringkas keempat tujuan itu adalah, pertama, mempertegas komitmen. Kedua, membangun konsensus. Ketiga, mendukung pencapaian tujuan MDGs. Dan keempat, menyelaraskan usaha dari segala unsur dalam program dan kegiatan yang besar dan kompleks tersebut. Keempat tujuan yang ditawarkan atau direncanakan pemerintah itu akan diwujudkan melalui keterpaduan empat rencana besar, yaitu Rencana Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro, Rencana Aksi
Pemenuhan Hak Dasar, Rencana Aksi Perwujudan dan Kesetaraan Gender, dan Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Wilayah dengan titik sentral pedesaan, perkotaan, kawasan pesisir, dan daerah tertinggal.Pemerintah Jawa Timur, salah satu contoh yang diketengahkan, selama ini mengembangkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan TRIBINA atau TRIDAYA dengan titik sentral manusia. Pendekatan ini secara strategis menjabarkan keterpaduan empat tujuan pokok tersebut dengan jelas. Penjabaran yang utama, sesuai dengan pendekatan TRIBINA atau TRIDAYA adalah memperkuat sumber daya manusia
Sebagai aktor yang secara jelas dikembangkan oleh sesepuh bangsa Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menempatkan pemberdayaan manusia sebagai program yang utama. Selanjutnya penggarapan daya lingkungan dan daya wirausaha dari penduduk, utamanya penduduk kurang mampu. Pemberdayaan lingkungan sejalan dengan pemenuhan tujuan dan target-target MDGs, penurunan kematian anak, penurunan kematian ibu mengandung dan melahirkan, perbaikan lingkungan agar makin kondusif bagi penduduk sehingga memperoleh kesempatan partisipasi secara adil dan menguntungkan, peningkatan kemampuan perempuan agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan, dengan pendidikan dan pembelajaran yang memadai, bebas buta aksara, serta kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan ekonomi mikro, kecil dan kewirausahaan yang dijamin dengan pemasaran yang kondusif dan tidak monopolistis.
Pemberdayaan manusia intinya adalah mengembangkan sumber daya manusia, utamanya dari keluarga kurang mampu menjadi manusia mandiri (merdeka) yang kreatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Manusia merdeka itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan mampu menghasilkan produk yang menguntungkan sehingga bisa mengantar pada kehidupan yang bahagia dan sejahtera.
Pemberdayaan manusia intinya adalah mengembangkan sumber daya manusia, utamanya dari keluarga kurang mampu menjadi manusia mandiri (merdeka) yang kreatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Manusia merdeka itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan mampu menghasilkan produk yang menguntungkan sehingga bisa mengantar pada kehidupan yang bahagia dan sejahtera.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar